uu no 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Menteri membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan Pasal 3 negara dan. uu no 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara

(Bab IV pasal 6 ayat (1) UU RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI). Indonesia (TNI), (2) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pada pasal 2 disebutkan hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Menurut Undang-Undang No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara; d. Keikutsertaan Warga Negara dalam Bela Negara a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara. Nomor. Tugas TNI menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Oleh karena itu, UU PSDN bertentangan dengan UUUndang-Undang Pertahanan Negara sendiri dan menyalahi prinsip sentralisme anggaran pertahanan. Menurut UU No. , dan lain-lain. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat UUD 1945, pemerintah daerah berhak mengatur. Bila kita berbicara pertahanan, maka terlebih dahulu harus ditetapkan ancaman. VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI. Download: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 PDF. 21 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme. 41, TLNNo. Hal ini berbeda dengan komponen kekuatan Pertahanan Keamanan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, yang terdiri atas komponen dasar, komponen utama, komponen khusus, dan komponen pendukung. Dalam hal pertahanan negara, ketentuan Pasal 1 UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan, pertahanan negara adalah segala usaha untuk. dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 16 mengatur lebih lanjut tentang tanggung jawab Menteri Pertahanan, yaitu: Menteri memimpin Departemen Pertahanan. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan. UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara mengisyaratkan tentang keterlibatan warga negara dalam usaha bela negara dan ini memang menjadi tanggung jawab negara yang harus disiapkan. tentang Pertahanan Negara; Undang-Undang No. 2) UU No. 3 tahun 2002 adalah a) Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 b) Warga negara wajib membela negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara c) Setiap warga negara mempunyai hak. Undang-Undang No. Bahwa dalam Undang- undang Pertahanan Negara ini menurut penulis melihat bahwa Pertahanan Negara Pancasila sebagai dasar Negara artinya Falsafah dan Pandangan hidup bangsa Indonesia dalam menjamin. com - Pemerintah memutuskan untuk memperluas peran masyarakat dalam upaya pertahanan negara. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional mensyaratkan pertahanan negara, komponen cadangan dan komponen pendukung, yang diatur oleh hukum. Huruf b UU No. Menteri. NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA I. . Pengerahan TNI tetap menjadi kewenangan dan tanggung jawab eksekutif alias Presiden {Pasal 14 ayat (1)}, namun dalam kerangka untuk menghadapi ancaman bersenjata {Pasal 14 ayat (2)} dan mendapat. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pertimbangan UU 2 tahun 2002 tentang Polri adalah: bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3,. 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih Untuk mewujudkan kesadaran dan menyatukan konsep pembelaan negara di tengah masyarakat, salah satunya dilakukan melalui penciptaan lagu Mars Bela. 16 8. Bela negara adalah pembentukan sikap patrotisme terhadap ancaman pada ketahanan nasional. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara , keikutsertaan warga Negara dalam bela Negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan Dasar Kemiliteran. Pasal 1. Tap MPR No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan. UU No. 4K views. Dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, telah ditetapkan bahwa ancaman dalam sistem pertahanan negara terdiri dari ancaman militer dan ancaman nonNegara Indonesia adalah negara yang mempunyai UUD 1945 sebagai konsutitusinya, dimana system pemerintahan negara tertuang di dalamnya. Penyelenggaraan pertahanan negara diteaskan dalam Undang-undang No. Langkah ini ditempuh melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23. 3 Tahun 2002, yaitu: (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan. PP NO. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI; Tap MPR No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. UU No. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 28 Tahun 2006 tentang Penetapan Hari. tercantum sebagai dasar dalam UU a quo cukup termanifestasi dalam beberapa pasal. A. Undang-undang Pertahanan yang baru Nomor 3 Tahun 2002 telah diundangkan pada tanggal 8 Januari 2002. 7. 34, LN. 3/2002), yaitu dalam pasal 9 ayat 1 dan 2. Status, Mencabut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mencabut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik. Pertahanan Sipil. SAYA GAK JAMIN KALAU SEMUANYA BENAR !!!ini jawaban menurut pengamatan saya di internet mengenai apa tujuan dan makna dr pasal ayat tersebut , mohon maaf kalau ada salah pengertian . 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, kemudian disimpulkan dan berbuah pada kesimpulan penulis yang dituangkan dalam saran agar UU No. Lompat ke konten Lompat ke. , M. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 66 UU No. Dalam UU RINo. - Pelatihan dasar kemiliteran. 2 Tahun 2002 ) & Undang-Undang Pertahanan Negara ( UU No. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa pertahanan negara disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara RI dan UU No. Amandemen UUD '45 Pasal 30 dan pasal 27 ayat 3. 3 Tahun 2002. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara. PERATURANPEDIA. Berikut ini beberapa materi yang terkandung di dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 yang perlu kamu ketahui: Tujuan Pertahanan Negara. Adapun fungsi pertahanan negara menurut Pasal 5 UU RI No. UU No. Penyelenggaraan pertahanan Negara sebagaimana yang tercantum dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah : Pasal 6 berbunyi : “Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman”. dengan konsideran òMenimbang yang termaktub dalam UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara sebagaimana dikutip di atas, pertahanan negara kita memberi perhatian khusus terhadap peran wilayah dalam mempersiapkan komponen cadangan. 2 Pasal 3 ayat (1) UU 34 Tahun 2004 tentang TNI . Dalam buku "Lapas Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun. c. 3 Tahun 2002 bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara disenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia secara suka rela atau wajib dan pengabdian sesuai profesi. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, salah satu prinsip dasar penyusunan pertahanan negara adalah memperhatikan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan. Jurnal Pertahanan. UMUM Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Oleh : Ardian Perdana Putra. Merunut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, penggunaan TNI telah diletakkan dalam kerangka politik negara. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. f. UU RI No. Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara dengan menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data Data uang digunakan dalam. 2 Tahun 2002. (UU No. Di Indonesia, sistem pertahanan negara yang berlaku adalah Sistem Pertahanan Kemanan Rakyat Semesta ,yang dimana dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai " komponen utama " SISHANKAMRATA yang didukung oleh "komponen cadangan" dan "komponen. UU No. KETENTUAN PENUTUP. Setelah kalian membaca uraian materi pada bagian ini, coba kalian analisis tentang bentuk-bentuk bela negara menurut UU No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan. 34 tahun 2004 tentang TNI, UU No. Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan. 2004/ No. Rujukannya adalah UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara c. bela negara diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara menegaskan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta (sishanta) yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu,. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara merupakan pengganti UU. Menurut UU No. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 B. 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 a) Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, tugas Polri meliputi tiga hal, yaitu: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. LN. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, Perpres No 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara dan masih banyak lagi. 3 Tahun. Banyak strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa bela negara. . pendidikan kewarganegaraan; 2. pdf/9; Metadata. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 3 TAHUN 2002 Menimbang: TENTANG a. Dalam UU RINo. UU No. 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hokum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 3 Tahun 2002 tentang. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002. dengan diundangkannya UU No. 03 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sebagaimana dalam pasal 4 bab II UU Pertahanan Negara No. UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara yang menjadi basis dari keberadaan UU TNI, kata dia, tidak mengenal istilah pertahanan dan keamanan negara. Selama masa itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi pihak dominan dan aktif. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. Menurut UU No. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, UU No. Selain itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU No. . (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin. UU No. 3 Tahun 2002, sebagai berikut: (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang. RI. Selain itu, pertahanan negara. Dokumen. Adanya bentuk UU No. 4. Keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2, dinyatakan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara diselenggarakan melalui saluran. Analisis Kebijakan Pertahanan Negara. UU No. 1982/ No. Dalam Pasal 30 UUD 1945 amandemen kedua ayat 1 dan 2 mengandung makna pertahanan keamanan yang perlu dipahami salah satunya adalah keikutsertaan warga. UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAHANAN NEGARA. Presiden memegang wewenang penuh dalam mengatur mobilisasi Komcad, tentu saja dengan. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pelatihan Dasar Kemiliteran. Masyarakat Indonesia hidup dalam masa otoritarianisme selama lebih dari 30 tahun. Dalam perjalanan sejarahnya, dari waktu ke waktu. MANAJEMEN PERTAHANAN Oleh Yosua Praditya, S. Berdasarkan UU No. Indonesia, Pemerintah Pusat. Penggantian atau penyempurnaan ini. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara; Dalam UU ini dijelaskan secara terperinci tentang pengertian pertahanan negara dan pelaksanaanya yang menganut sistem pertahanan rakyat semesta, yaitu pertahanan yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia sesuai kemampuan dan profesinya masing-masing. No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, serta Undang-Undang No. 56 tahun 1999 tentang Rakyat TerlatihBeikut isi dan makna pasal 27 ayat 3 UUD 1945 tentang bela negara serta beberapa bentuk pengamalannya. ABSTRAK PERATURAN. Dalam UU RINo. Amanat tersebut dilaksanakan dengan disahkannya UU 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang berarti. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI, diubah oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988; Tap MPR No. Pengertian Ancaman Menurut UU No. Dokumen PP 4/2018 ini mengatur status kedaulatan udara Indonesia dan. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara: Penulis: Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Biro Hukum: Penerbit: Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Biro Hukum: Tahun Terbit: 2002: Lokasi Penerbitan: NA: ISBN — Kode Pustaka: PUSAT-7920: Kode Panggil: UU 2002 3: Kode Klasifikasi —. Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2004. UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam Undang-undang ini mengamanatkan bahwa Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan mengenai usaha bela negara, komponen cadangan, dan komponen pendukung diatur dengan Undang-Undang; d. VI tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan Polri; Tap MPR No. Calon Panglima TNI saat ini harus diajukan Presiden dari Kepala Staf Angkatan untuk mendapat persetujuan. Perbedaan lainnya. coba kalian analisis tentang bentuk-bentuk bela negara menurut UU No. Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan NegaraTentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. a. Bentuk-Bentuk Usaha Pembelaan Negara Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2002. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 itu bagian dari latar belakang dari kewarganegaraan. Dengan disahkannya UU No. bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi. 3 Tahun 2002. 3 Tahun 2002 yang. com, Jakarta Pengertian bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang mencintai negaranya sendiri. Dewan Pertahanan Nasional berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan. Pasal 10 UU Pertahanan Negara,. Dimana yang dimaksud pengelolaan pertahanan negara menurut UU RI No. keamanan maritim dari aspek regulasi dan penegakan hukum (maritime security from the aspects of regulation and law enforcement)See Full PDFDownload PDF. 3 Tahun 2002 tentang. Hal ini lebih dipertegas lagi dengan Pasal 9 ayat 2 yang menerangkan bahwa. Undang-undang ini. Dengan demikian, urusan bidang pertahanan dan. Merupakan segala usaha untuk menjaga dan mengamankan Kedaulatan NKRI. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) telah mengamanatkan dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai Tentara Nasional Indonesia; dan g. Tugas TNI menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang. 56 tahun 1999 mengenai Rakyat Terlatih.